PELAYANAN & PERIJINAN

BUPATI BLORA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR      71     TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA

TATA KERJA KECAMATAN DI KABUPATEN BLORA

Bagian Kedelapan

Seksi Pelayanan dan Perizinan

Pasal 17

 

Seksi Pelayanan dan Perizinan mempunyai tugas:

a. menyusun program, rencana kerja dan rencana kegiatan pada Seksi Pelayanan dan Perizinan berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;

b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Seksi Pelayanan dan Perizinan;

c. membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. meneliti, memeriksa dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. melaksanakan kebijakan di bidang pelayanan dan perizinan sesuai dengan   peraturan    perundang    –    undangan    dan         petunjuk    teknis sebagai bahan kajian pimpinan;

f. membagi tugas  kepada  bawahan  sesuai  dengan  bidang  tugasnya, memberi petunjuk dan arahan guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;

g. melaksanakan koordinasi  dengan  Sekretaris,  Kepala  Subbagian. Kepala Seksi di lingkungan Kecamatan untuk mendapatkan masukan, informasi guna mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

h. menyiapkan konsep surat keputusan Camat, dan produk naskah dinas yang berkaitan dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

i. menyusun rencana pelaksanaan pelayanan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;

j. melaksanakan pelayanan non perizinan yang meliputi pelayanan di bidang administrasi kependudukan, rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), surat dispensasi nikah, surat keterangan ahli waris, rekomendasi penelitian, rekomendasi proposal di wilayah Kecamatan;

k. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait pelaksanaan pelayanan dan perizinan;

l. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;

m. mengevaluasi hasil  pelaksanaan  kegiatan  Seksi  Pelayanan  dan Perizinan berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;

n. membuat laporan   pelaksanaan   kegiatan   Seksi   Pelayanan   dan Perizinan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.